Pemkot Jayapura minta koperasi simpan pinjam tidak memberatkan anggota dan nasabah

Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah minta koperasi simpan pinjam tidak menjalankan aktivitasnya dengan memberatkan anggota dan nasabahnya.

“Koperasi simpan pinjam ini sangat banyak dan berkedok rentenir,” ujar Kadisperindagkop dan UKM Kota Jayapura, Robert L.N Awi, di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (5/8/2022).

Dikatakannya, koperasi adalah keinginan masyarakat sendiri, yang dibentuk secara pribadi atau berkelompok, namun dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan.

“Kami sebagai pemerintah hanya mengarahkan sehingga koperasi sesuai dengan keinginan anggota dan nasabahnya, bukan untuk mencari kekayaan personal pemiliknya,” ujarnya.

Dijelaskannya, Pemkot Jayapura meminta koperasi simpan pinjam agar tidak memberatkan anggota dan nasabah, karena masih ada yang menjalankan aktivitas di luar dari visi misi koperasi.

“Setelah kami melakukan pendataan, banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melaksanakan kegiatannya tapi mencekik anggotanya dan nasabah,” jelasnya.

Robert Awi minta pengelola koperasi simpan pinjam agar sesuai dengan visi dan misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama guna membantu perekonomian Kota Jayapura.

“Koperasi ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat dan khususnya bagi anggota koperasi itu sendiri. Kami melakukan pembinaan dan pendampingan berupa kapasitas manajemen, pengelolaan keuangan, hingga pemberian bantuan peralatan kerja,” ujarnya.

Robert Awi menambahkan, total koperasi di Kota Jayapura sebanyak 233, yang tersebar di Distrik Jayapura Utara ada 73, Distrik Jayapura Selatan ada 62, Distrik Abepura ada 62, Distrik Muara Tami ada 13, dan Distrik Heram ada 23 koperasi.

Dari 233 koperasi tersebut, lanjutnya, yang aktif hanya 74 koperasi (koperasi yang melaksanakan RAT tahun ini sebanyak 33 dan 41 koperasi sampai batas 30 Juni 2022 tidak melaksanakan RAT).

“Koperasi aktif, yaitu koperasi kios atau toko. Tapi yang paling aktif adalah koperasi milik TNI, Polri, dan kantor pemerintahan kota dan provinsi. Setiap tahun 30 koperasi [secara bergantian] kami lakukan pelatihan dan pendampingan terkait pentingnya berkoperasi, mengefektifkan koperasi, dan mengembangkan koperasi,” jelasnya.