Para nelayan di kota Jayapura, Papua mengeluhkan sering tidak mendapatkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak tersebut yakni jenis Solar dan Pertalite di SPBU Nelayan di PPI Hamadi dan SPBU Nelayan di Dok IV.
“Aktivitas mereka bisa terganggu dan tentunya ini menghambat perekonomian nelayan,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura, Matheys Sibi, di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (21/7/2022).
Dikatakan Sibi, ketergantungan nelayan terhadap BBM khususnya mereka yang melaut menggunakan perahu motor perlu diperhatikan demi kenyamanan aktivitas.
“Kalau nelayan tidak melaut berdampak pada ketersediaan ikan, sehingga hal ini memicu adanya inflasi di Kota Jayapura. Apalagi ikan jenis tuna dan cakalang salah satu komoditas penyumbang inflasi,” ujar Sibi.
“Dari sisi distribusi sudah baik, yang perlu diperhatikan adalah penjualannya dari SPBU Nelayan yang harus diperhatikan atau diatur kembali, karena sering kali terjadi kekurangan,” imbuhnya.
Dikatakan Sibi, agar dapat memenuhi kebutuhan BBM bagi 2000 nelayan di ibukota Provinsi Papua melalui dua SPBU Nelayan, maka data dan distribusi harus diselaraskan.
“Tujuannya agar nelayan yang sudah mendapatkan BBM tidak kembali lagi mengisi, sehingga yang lain tidak kebagian BBM. Hal inilah yang menyebabkan nelayan sering tidak mendapatkan BBM,” ujar Sibi.
Sibi berharap penjualan BBM untuk nelayan, yaitu wajib memiliki Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), memiliki dokumen perahu (surat ukur, pas kecil, tanda daftar perikanan, wajib membayar retribusi).
“Jadi, kalau mereka tidak memiliki dokumen ini maka kami tidak bisa membantu mereka saat kesulitan BBM. Saat ini ada 1200 nelayan memiliki Kusuka,” ujar Sibi.
Sibi menambahkan, ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU Nelayan PPI Hamadi untuk pertalite yaitu 142.888 liter per bulan, per minggu 35.700 liter untuk 714 armada (satu armada 300-500 liter). BBM jenis solar, setiap bulan 60.000 liter (per minggu 15.000 liter) untuk 73 armada (1000-25.000 liter).
