Pemkot Jayapura minta koperasi simpan pinjam tidak memberatkan anggota dan nasabah

Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah minta koperasi simpan pinjam tidak menjalankan aktivitasnya dengan memberatkan anggota dan nasabahnya.

“Koperasi simpan pinjam ini sangat banyak dan berkedok rentenir,” ujar Kadisperindagkop dan UKM Kota Jayapura, Robert L.N Awi, di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (5/8/2022).

Dikatakannya, koperasi adalah keinginan masyarakat sendiri, yang dibentuk secara pribadi atau berkelompok, namun dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan.

“Kami sebagai pemerintah hanya mengarahkan sehingga koperasi sesuai dengan keinginan anggota dan nasabahnya, bukan untuk mencari kekayaan personal pemiliknya,” ujarnya.

Dijelaskannya, Pemkot Jayapura meminta koperasi simpan pinjam agar tidak memberatkan anggota dan nasabah, karena masih ada yang menjalankan aktivitas di luar dari visi misi koperasi.

“Setelah kami melakukan pendataan, banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melaksanakan kegiatannya tapi mencekik anggotanya dan nasabah,” jelasnya.

Robert Awi minta pengelola koperasi simpan pinjam agar sesuai dengan visi dan misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama guna membantu perekonomian Kota Jayapura.

“Koperasi ini sangat besar sekali manfaatnya bagi masyarakat dan khususnya bagi anggota koperasi itu sendiri. Kami melakukan pembinaan dan pendampingan berupa kapasitas manajemen, pengelolaan keuangan, hingga pemberian bantuan peralatan kerja,” ujarnya.

Robert Awi menambahkan, total koperasi di Kota Jayapura sebanyak 233, yang tersebar di Distrik Jayapura Utara ada 73, Distrik Jayapura Selatan ada 62, Distrik Abepura ada 62, Distrik Muara Tami ada 13, dan Distrik Heram ada 23 koperasi.

Dari 233 koperasi tersebut, lanjutnya, yang aktif hanya 74 koperasi (koperasi yang melaksanakan RAT tahun ini sebanyak 33 dan 41 koperasi sampai batas 30 Juni 2022 tidak melaksanakan RAT).

“Koperasi aktif, yaitu koperasi kios atau toko. Tapi yang paling aktif adalah koperasi milik TNI, Polri, dan kantor pemerintahan kota dan provinsi. Setiap tahun 30 koperasi [secara bergantian] kami lakukan pelatihan dan pendampingan terkait pentingnya berkoperasi, mengefektifkan koperasi, dan mengembangkan koperasi,” jelasnya.

Apa yang Membuat UMKM Dapat Bertahan Di Tengah Pandemi?

Sumber: google.com

Dampak dari pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh di aspek kehidupan warga Indonesia, termasuk di sektor ekonomi. International Monetary Fund (IMF) bahkan memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di angka -1,0.

Dari kondisi tersebut, salah satu sektor yang paling terdampak adalah UMKM. Sektor ini juga dinilai paling harus diperhatikan karena 97% lapangan pekerjaan masyarakat Indonesia berada di sektor ini.

"Sebagian besar warga negara kita pelaku ekonominya di UMKM, walapun kontribusi di PDB baru 60%, tapi mayoritas lapangan pekerjaan warga ada di sektor ini. Untuk itu, perkembangannya selama pandemi harus jadi perhatian," ungkap Asisten Deputi Permodalan Kementerian Koperasi dan UKM RI Viksi dalam webinar “UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” yang digelar oleh Bank Indonesia, Rabu (1/7/2020).

Direktur Inovasi dan Korporasi Universitas Padjajaran Diana Sari mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Unpad, sebanyak 81% UMKM di Indonesia mengalami gangguan arus kas selama pandemi Covid-19. Bahkan, 50% UMKM telah merumahkan sejumlah pegawainya untuk menghemat biaya operasional.

"Bila hingga Agustus tidak ada treatment dari pemerintah, tentunya UMKM akan berada dalam masalah yang sangat besar," ungkapnya.

Meski demikian, di tengah situasi tersebut, masih terdapat UMKM yang tetap bertahan dengan melakukan sejumlah inovasi serta penyesuaian di tengah krisis yang ada. Mereka adalah UMKM yang telah berupaya melakukan digitalisasi pada bisnisnya, baik dalam bidang produksi maupun transaksi.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih mengatakan, Covid-19 menimbulkan perubahan besar pada pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut didorong oleh keterpaksaan situasi yang mengharuskan pembeli melakukan transaksi secara digital demi keselamatan diri.

"Pengalaman digitalisasi tersebut akan membentuk perilaku masyarakat baru yang akan terus dibawa hingga pada masa new normal," ungkapnya.

Dia mengatakan, hal tersebut salah satunya tercermin dari peningkatan transaksi e-commerce. Baik dari volume penjualan, jumlah pembeli, hingga jumlah penjual.

Pada Februari-Mei 2020, Filia mencatat adanya kenaikan 44% jumlah pembeli melalui layanan e-commerce. Kenaikan juga terjadi pada jumlah pedagang di e-commerce yang bertambah hingga 15%.

"Pembayaran digital atau digital payment melalui mobile banking, internet banking, dan SMS banking juga terus meningkat," ungkapnya.

Dia mengatakan, integrasi UMKM dengan sistem digital melalui e-commerce adalah hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, para pelaku bisnis UMKM juga harus mulai melek sistem-sistem pembayaran digital yang dikelola oleh para pelaku jasa fintech.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia mengatakan, selain harus dapat melakukan digitalisasi, UMKM pun harus memiliki diverisifikasi produk dan pasar agar dapat tetap bertahan di tengah krisis.

"Pasca Covid ini menujukan bahwa barangsiapa yang dekat dengan teknologi maka hidupnya akan lebih mudah. Sementara yang jauh memang akan lebih susah," ungkapnya.

"Maka sebisa mungkin lakukan diversifikasi produk dan pasar. Kalau produk A bermasalah, maka produk B bisa bertahan dan mensubsidi pemasukan," kata dia.

Ridwan Kamil juga meminta agar para pelaku bisnis UKM dapat menyertakan keterangan standar keamanan atau kesehatan produknya. Pasalnya, saat ini masyarakat dinilai akan cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang aman demi kesehatan.

"Semua produk harus ada standar keamanannya terutama kesehatan. Covid-19 ini mengajarkan kita untuk senantiasa berkolaborasi dan berinovasi agar pasokan terus terjamin," kata dia.

Sumber: Ayobandung.com