Penjabat Wali Kota Jayapura: Setiap Tahun PKK Diberikan Hibah Rp 1 Miliar

Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, setiap tahun anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK mendapat dana hibah Rp1 miliar.

“Dana ini bersumber dari APBD [anggaran pendapatan belanja daerah] untuk peningkatan organisasi,” ujar Pekey di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (5/8/2022).

Dikatakannya, TP PKK adalah salah satu mitra Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang pemberdayaan, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Sehingga ini dipandang penting untuk terus diberdayakan dan ditingkatkan pelayanannya mulai dari kampung, kelurahan, dan distrik sehingga terlaksananya secara menyeluruh,” ujarnya.

Pekey berharap dana tersebut dapat diperjuangkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, sehingga mendorong kinerja yang baik.

“Jangan gunakan uang ini untuk kepentingan diri sendiri tapi untuk membantu meningkatkan pelayanan organisasi demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pekey menambahkan, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, pengurus TP PKK diminta ikut mensosialisasikan protokol kesehatan dan memakai masker.

“Dimulai dari keluarga masing-masing, setelah itu ke lingkungan masyarakat demi menjaga kesehatan dan keselamatan agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penanganan pandemi merupakan tanggung jawab dari semua orang dalam rangka mempercepat memutus penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura.

“Angka Covid-19 kita sekarang sudah mencapai 63 kasus dan ini terjadi dalam kurung waktu selama sepekan. Itu artinya Covid-19 ini masih ada dan hidup bersampingan dengan kita, maka itu sangat penting meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.

Perbaikan indikator penanganan Covid-19 mulai dari RT/RW

Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, perbaikan indikator penanganan Covid-19 dimulai dari lingkungan RT dan RW untuk mencegah penyebarannya semakin meluas.

“Ini sangat penting dilakukan, karena hanya ketua RT dan RW yang memahami kondisi warganya masing-masing, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan dan memakai masker,” ujar Pekey di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (5/8/2022).

Dikatakan Pekey, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jayapura, hingga Kamis (4/8/2022), warga yang terpapar Covid-19 sebanyak 63 orang.

“[Kasus Covid-19] Mulai naik. Saya minta kesadaran dan kepedulian warga untuk bersama-sama bertanggung jawab memutus penyebaran Covid-19 ini demi kebaikan kita semua,” ujarnya.

Dikatakannya, indikator penanganan pandemi harus terus konsisten sehingga warga tidak kembali terpapar oleh virus yang menyebar melalui pernafasan, karena nantinya berdampak pada pembatasan aktivitas.

“Sangat penting pencegahan dimulai dari RT dan RW. Kalau ada warga mengalami gejala-gejala seperti Covid-19, segera diminta untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit. Bukan hanya ketua RT dan RW, tapi juga lurah dan kepala distrik,” jelasnya.

Pekey menambahkan, Pemkot Jayapura gencar melakukan vaksinasi, yang bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.

“Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid-19 adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Vaksin Covid-19 ini sangat penting supaya kita tetap aman dan nyaman beraktivitas,” ujarnya.

Pekey minta partisipasi warga untuk mendukung langkah pemerintah daerah dan satgas covid-19 dalam penanganan pandemi ini, yaitu ikut mensosialisasikan protokol kesehatan dan vaksinasi sehingga sama-sama aman dari paparan Covid-19.

Pemkot Jayapura anggarkan dana hibah Rp1 miliar untuk TP PKK

Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, setiap tahun anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK mendapat dana hibah Rp1 miliar.

“Dana ini bersumber dari APBD [anggaran pendapatan belanja daerah] untuk peningkatan organisasi,” ujar Pekey di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (5/8/2022).

Dikatakannya, TP PKK adalah salah satu mitra Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang pemberdayaan, peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Sehingga ini dipandang penting untuk terus diberdayakan dan ditingkatkan pelayanan mulai dari kampung, kelurahan, dan distrik sehingga terlaksananya pembangunan menyeluruh,” ujarnya.

Pekey berharap dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel, sehingga mendorong kinerja baik.

“Jangan gunakan uang ini untuk kepentingan diri sendiri tapi untuk membantu peningkatan pelayanan organisasi demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pekey menambahkan, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, pengurus TP PKK diminta ikut mensosialisasikan protokol kesehatan dan memakai masker.

“Dimulai dari keluarga masing-masing, setelah itu ke lingkungan masyarakat demi menjaga kesehatan dan keselamatan agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penanganan pandemi merupakan tanggung jawab dari semua orang dalam rangka mempercepat memutus penyebaran Covid-19 di Kota Jayapura.

“Angka Covid-19 kita sekarang sudah mencapai 63 kasus dan ini terjadi dalam kurung waktu selama sepekan. Itu artinya Covid-19 ini masih ada dan hidup bersampingan dengan kita, maka itu sangat penting meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.

Konstruksi jalan alternatif di samping kantor Wali Kota Jayapura harus jelas

 

Frans Pekey selaku Wali Kota Jayapura mengatakan bahwa konstruksi jalan alternative di samping kantor Wali Kota Jayapura harus jelas, sehingga dapat bertahan lama dalam penggunaannya. “Kalau memang harus menggunakan tiang pancang maka harus pakai tiang pancang,” ujar Pekey di kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (10/6/2022).

Menurut Pekey, penanganan jalan yang longsor pada 6 Januari 2022 itu tidak kuat sehingga kembali longsor saat dihantam hujan deras, padahal baru saja diresmikan penggunaanya pada 2020.

“Jadi, harus jelas konstruksinya karena jalan ini dibangun pakai uang rakyat maka harus puas pengerjaanya dan pemakaiannya lebih lama,” ujar Pekey.

Terkait konstruksi yang akan digunakan pada jalan yang longsor sepanjang 35 meter itu, dikatakan Pekey, masih menunggu kajian teknis dinas terkait.

“Jalan alternatif ini sangat penting bagi warga sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan utama sekaligus memudahkan warga untuk sampai ke tempat tujuan,” ujar Pekey.

Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep mengatakan, upaya sementara dilakukan dengan menahan tanah yang longsor agar tidak tergerus ke bawah.

“Kalau dilihat dari titik kerusakan memakan anggaran yang besar. Kami harus estimasi ulang anggarannya dengan melakukan perencanaan yang baik supaya tidak longsor lagi,” ujar Asep.

Asep berharap agar warga bersabar mengingat dana untuk mengerjakan jalan tersebut belum tersedia sebab menunggu anggaran dari BNPB.

“Kalau bisa [dana dari BNPB] diakomodir secepatnya. Kalau memang tidak bisa, minimal bisa dianggarkan melalui dana bantuan tak terduga atau BTT untuk pemancangan agar tanah semakin kuat,” ujar Asep.

 

Sekda Kota Jayapura dilantik menjadi Plh Wali Kota

 

Frans Pekey selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, dilantik menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Jayapura untuk menggantikan jabatan Wali Kota Jayapura dari Benhur Tomi Mano dan Wakil Wali Kota, Rustan Saru.

“Plh harus dilaksanakan supaya tidak terjadi kekosongan supaya pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan harus dilaksanakan,” ujar mantan WaliKota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM), dalam acara serah terima memori jabatan, Senin (23/5/2022).

Tomi yang merupakan Wali Kota Jayapura periode 2012-2022, mengatakan penunjukkan Frans Pekey sebagai Plh Wali Kota Jayapura berdasarkan dengan radiogram Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Nomor 2.T131/5634/Set, yang menunjuk Sekda sebagai Plh Wali Kota Jayapura.

“Gubernur mengajukan sebatas pertimbangan [diterima atau tidak], namun yang memutuskan dari pemerintah pusat,” ujar Tomi Mano.

Dikatakan Tomi Mano, selama menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, telah menjalankan RPJM dengan visi dan misi, yaitu terwujudnya Kota Jayapura beriman, bersatu, mandiri sejahtera dan modern berbasis kearifan lokal.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tidak mudah karena dihadapkan dengan masalah dan tantangan sebab sebagai ibukota Provinsi Papua dan masyarakat yang heterogen serta terus mengalami perubahan menuju kemajuan,” ujar Tomi Mano.

Tomi Mano berharap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Kota Jayapura.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang sudah mendukungnya selama menjabat sebagai Wali Kota Jayapura.

“Menjaga kebersamaan, toleransi, persatuan, dan kesatuan sebagai modal pelaksanaan pemerintahan, menuju kota mandiri, sejahtera, dan modern,” ujar Tomi Mano.

Pada kesempatan ini, Tomi Mano menyampaikan permohonan maaf bila ada kata dan perilaku selama menjabat sebagai Wali Kota Jayapura.

Pelaksana Harian Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, mempertahankan dan melanjutkan prestasi yang sudah ditorehkan pemimpin sebelumnya untuk terus menggerakkan roda birokrasi pemerintahan.

“Perubahan dari diri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Kalau tidak ada perubahan maka tidak ada pembangunan,” ujar Pekey.

Dikatakan Pekey, bekerja berintegritas, menjaga kemajemukan supaya terjadi harmonisasi sehingga ekonomi bertumbuh, aktivitas masyarakat bisa berjalan normal.

“Tugas kita adalah melanjutkan semangat pelaksanaan pembangunan karena dinamika masyarakat di kota terus bergerak maju mengikuti era globalisasi. Menjadi pemerintahan yang sangat responsif,” ujar Pekey.