Beasiswa tersendat, mahasiswa Puncak demo di depan rumah Bupati

Para mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Puncak, Papua, berunjuk rasa di depan rumah Bupati Puncak, Wilem Wandik yang terletak di Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa (26/7/2022). Mereka memprotes pembayaran beasiswa yang tersendat dan terkena potongan.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa membakar ban di depan gerbang kediaman Bupati Puncak di Kotaraja. “Kami palang karena beasiswa sebagian mahasiswa sudah dibayarkan, tapi sebagian [lainnya] belum dibayarkan, sehingga kami protes dan palang kediaman Bupati,” kata Ketua Komunitas Mahasiswa Kabupaten Puncak Elpiau Wandikmbo di depan gerbang kediaman Bupati Puncak, Selasa (26/7/2022).

Wandikmbo mengatakan 277 mahasiswa asal Puncak yang berkuliah di berbagai kampus di Jayapura sudah menerima pembayaran beasiswa mereka. “[Akan tetapi], ada sekitar 416 mahasiawa yang belum dibayarkan,”katanya.

Wandikmbo mengatakan biasanya setiap mahasiswa menerima Rp3.600.000 [per semester]. Tetapi, [pada awal Juli 2022], 277 mahasiswa itu mendapatkan bantuan pendidikan senilai Rp3.500.000 per orang. Yang Rp100 ribu ke mana,” kata Wandikmbo mempertanyakan.

Wandikmbo menilai proses pembayaran beasiswa melalui Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bagian Kesejahteraan buruk. Ia meminta urusan pembayaran itu dialihkan kepada Dinas Sosial.

“Kami meminta pemerintah harus membayar utuh dana bantuan atau beasiswa itu. Kami meminta pemerintah agar segera alihkan [urusan pembayaran] ke Dinas Sosial Kabupaten Puncak, agar proses pembagian tepat sasaran,” katanya.

Wakil ketua Komunitas Mahasiswa Pemuda Pelajar Kabupaten Puncak, Kominus Mom menyatakan, mahasiswa Puncak seluruh indonesia telah menolak verifikasi penerima beasiswa yang didasarkan data Pangkalan Data Pendidikn Tinggi. Ia menyatakan pihaknya telah menyerahkan data pribadi semua mahasiswa asal Puncak di Kota Jayapura kepada Pemerintah Kabupaten Puncak, dan meminta verifikasi penerima beasiswa didasarkan kepada data pribadi itu.

“Seluruh data yang kami serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Puncak itu sah. Semua data yang kami serahkan berdasarkan hasil input dari mahasiswa yang berdomisili di Kota Jayapura,” katanya.

Mom menyatakan Pemerintah Kabupaten Puncak harus menemui para mahasiswa asal Puncak di Kota Jayapura, dan menjelaskan masalah itu. “Kami akan menunggu sampai Bupati [atau] Sekretaris Daerah datang menemui mahasiswa, agar kami menyampaikan aspirasi kami [secara] langsung,” katanya.