Pembangunan SPBU di Perbartasan Papua-PNG sudah mencapai 40 Persen

Setelah sebelumnya pemerintah Papua meminta untuk dibangunkan tempat pengisian bahan bakar minyak (BBM). PT. Pertamina wilayah Papua saat ini tengah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk di wilayah perbatasan [Papua] Indonesia-PNG tepatnya di Skow Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Sales Branch Manager I Pertamina Papua, Andi Reza Ramadhan saat dihubungi, Sabtu (25/6/2022) mengatakan, hingga kini progres pengerjaan SPBU di perbatasan tersebut telah mencapai 35-40 persen.

“Dengan kemajuan pembangunan pagar serta segala jenis material. Di Juli nanti diharapkan tangkinya sudah datang, sehingga langsung dipasang pemasangan tangki dan pengerjaan di area pelayanan atau instalasi,” kata Andi.

Harapannya pada September nanti tinggal dilakukan Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) dan teknik. Bilamana semua sudah clear dan tidak banyak perbaikan, harapannya pada September atau Oktober 2022 mulai beroperasi.

Ia menyebut, dasar pembangunan SPBU ini sesuai instruksi presiden pada  2021,  bahwasanya dibutuhkan adanya lembaga penyalur terdepan di wilayah perbatasan negara.

“Pengelola dari pihak swasta dan akan ada tiga jenis produk yang dijual nantinya yaitu Solar, Pertalite dan Pertamax,” katanya.

Kapasitas tangki di SPBU itu nantinya masing-masing ada 10 kilo liter. Artinya dalam satu hari apabila potensi omset 5-8 ton masih dapat mencukupi  kebutuhan sehari-hari.

“Tujuannya ketika border terbuka, otomatis wisatawan yang berkunjung ke PLBN tidak kesulitan lagi mencari BBM karena lokasi terdekat berada di jarak kurang lebih 20 kilometer,” katanya.

Hal ini pun merupakan bagian dari program BBM satu harga yang akan diresmikan di 2022 ini dimana selain di perbatasan negara, akan ada juga di kabupaten Tolikara dua titik, Jayawijaya satu titik, lalu Distrik Illu di Puncak Jaya ditargetkan beroperasi tahun ini.

Kalender Air dari BMKG Semacam Buku Hidup Bagi Warga Suku Asmat Papua

MGR Aloysius Murwito selaku Uskup dari Keuskupan Agung Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, mengatakan bahwa Suku Asmat biasa memanfaatkan kalender air dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk bertahan hidup.

“Makanya BMKG buat kalender untuk satu tahun dan selalu bisa didapatkan pada awal tahun. Selain (kalender) Masehi, kami punya kalender air, ini semacam buku hidup di sini,” kata Uskup Aloysius saat ditemui ANTARA di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis.

Setelah hampir 20 tahun berada di Kota Agats, kata Uskup MGR Alysius Murwito, kalender air adalah kalender yang berisikan data-data yang bisa memantau setiap saat kondisi air laut.

Kalender air sangat berguna bagi pengemudi untuk mengarungi sungai dengan memperhatikan waktu pasang surut air sungai serta penduduk mencari bahan makanan seperti udang dan ikan.

“Ini penting sekali, karena untuk perjalanan tertentu. Belum tentu hari ini, jam ini kami bisa melewati jalur sungai ini. Untuk orang yang tidak akrab dengan sungai air pasang surut mutlak perlu,” ujar Aloysius.

Bila sungai surut atau yang dikenal Suku Asmat sebagai sungai Meti, masyarakat akan memanfaatkan waktu tersebut untuk bercocok tanam seperti sawi, bayam atau singkong, sebab air tidak akan menggenangi kebun.

Menurut Aloysius, masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai peramu atau pengumpul bahan sumber daya alam di daerah tertentu akan kesulitan untuk mencari sagu ataupun hasil hutan lainnya.

Sebagai peramu, masyarakat harus menebang pohon sagu, memeras ampas sagu dan mengangkatnya menjadi sari pati tepung dalam sebuah tas bernama noken. Biasanya dari satu pohon bisa mendapatkan dua hingga tiga noken tergantung dengan besarnya pohon.

“Artinya, mau tidak mau mereka harus mendapatkan hasil secukupnya, lain-lain tidak ada. Mereka sudah puas dengan itu, itu makanan pokok mereka. Ternak tidak ada, kalau mau makan babi mereka akan berburu di hutan,” kata dia.

DPMK Kota Jayapura Dorong SPJ dan Percepatan Realisasi Fisik di 13 Kampung

13 kampung di Kota Jayapura, Provinsi Papua mendapatkan Surat Pertanggung Jawaban atau SPJ tahap pertama. Adapun rata-rata SPJ tersebut di atas 50 persen untuk keuangan dan 35 persen untuk fisik.

“Kecuali Kampung Tobati karena SPJ tahap tiga dan SPJ SPP pertama tahun 2022 belum ada,” ujar Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, Makzi L Atanay di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (22/6/2022).

Dikatakan Atanay, pencairan dana kampung dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.

“Tahap pertama harus diselesaikan sampai Juni atau keuangan mencapai 50 persen fisik 35 persen, dan 75 persen untuk tahap ketiga 2021 untuk SPJ tahap berikutnya,” ujar Atanay.

Dikatakan Atanay, 13 kampung yang sudah menyerahkan SPJ sedang lakukan monitoring guna memastikan penyerapan sudah memenuhi syarat 35 persen untuk keuangan dan fisik 50 persen untuk pencairan tahap kedua.

“Tapi kami harus buktikan dengan monitoring di lapangan, apakah SPJ selaras atau tidak. Kalau selaras, berarti ada prestasi dalam memenuhi target syarat pencairan,” ujar Atanay.

Dikatakan Atanay, sesuai aturan, Juli sudah masuk tahap kedua, September untuk tahap ketiga, dan Desember sudah selesai.

Atanay berharap, semakin cepat pencairan, sehingga dana kampung bisa digunakan untuk pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kegiatan pemerintahan di kampung.

“Kami terus mendorong SPJ dan percepatan realisasi fisik, sehingga bersama-sama pencairan tahap kedua. Pencairan SPP kedua untuk menyelesaikan tahap pertama sudah kami berikan,” ujar Atanay.

Sekda Papua Lantik 19 Orang Pejabat Fungsional

Ridwan Rumasukun selaku sekretaris Daerah Papua melantik 19 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Acaranya berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Senin 20 Juni 2022.

Dalam arahannya, Sekda Ridwan menegaskan, promosi pejabat mengacu pada pelaksanaan kinerja pejabat dalam melaksanakan amanah yang diemban serta didasarkan pada kebutuhan organisasi. Ini  untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks.

“Pengisian jabatan tidak semata-mata didasarkan pada kewenangan pimpinan, tetapi juga memperhatikan norma-norma dan ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan administrasi Pemerintahan,” katanya di Jayapura.

Menurut ia, tugas pejabat fungsional adalah membantu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

“Saya percaya saudara bisa dan sanggup melaksanakan tugas-tugas yang baru anda emban serta mampu membangun program-program sebagaimana yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Di samping membantu tugas pimpinan, kata Ridwan, setiap pejabat fungsional juga diharapkan mampu memberikan pembinaan di lingkungan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan penuh amanaj dan tanggung jawab.

“Yang pasti Papua meskipun paling Timur di Indonesia, tetap mengikuti norma-norma dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia,” tutupnya.

Hendrik Mambor : Belum Ada Satupun SPBU di Wondama, Padahal itu Sangat Dibutuhkan

Hendrik Mambor selaku Bupati Teluk Wondama, mengharapkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayahnya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Sampai sekarang belum ada satupun SPBU di Wondama, padahal itu sangat dibutuhkan. Selain untuk ketersediaan BBM,  juga untuk menjaga kestabilan harga dan lain-lain,” kata Bupati Mambor di Manokwari, Senin dilansir Antara.

Dengan tidak adanya SPBU di Wondama, katanya, selama ini masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk  mendapatkan solar dan pertalite yang merupakan bahan bakar subsidi dari pemerintah.

Bupati Mambor mengharapkan dukungan dari semua pihak agar SPBU yang rencananya akan dibangun di Wasior, ibu kota Kabupaten Teluk Wondama bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.

“Kalau bicara investasi, kami butuh dukungan dari semua pihak. Kalau tidak seperti itu, maka semua menjadi terhambat,” ujarnya.

Bupati Mambor mengatakan sudah ada investor yang akan membangun SPBU di daerahnya. Bahkan investor tersebut sudah datang ke Wasior untuk membeli lahan milik masyarakat yang akan digunakan untuk membangun SPBU.

Lahan yang akan dibangun SPBU itu, katanya, bahkan sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Investor sudah mau membuatkan sertifikat atas lahan untuk pembangunan SPBU. Begitu pergi mengurus sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), tahu-tahu lahan itu masuk dalam kawasan yang tidak boleh dibangun karena masuk dalam kawasan peta berwarna ungu, berarti itu zona yang dilindungi,” ujarnya.

Selain merekomendasikan lokasi tersebut untuk dibangun SPBU, pihak BKSDA juga merekomendasikan beberapa lokasi lainnya sebagaimana usulan Pemkab Teluk Wondama.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bupati Mambor berharap dukungan dari semua pihak untuk menurunkan status lahan dari zona dilindungi menjadi zona yang bisa dibangun SPBU.

Pemkab Teluk Wondama juga tetap membuka diri terhadap investor yang ingin membangun SPBU lainnya di wilayah tersebut.

“Kami berharap bukan hanya satu SPBU yang mau dibangun, kalau ada orang lain lagi yang mau masuk silakan sehingga program BBM Satu Harga bisa dinikmati masyarakat di Wondama,” harap Bupati Mambor.

Dinas Pendidikan Jayawijaya Siap Terima Penyesuaian Tugas SMA dan SMK

Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, mengatakan bahwa telah siap menerima penyesuaian tugas SMA/SMK. Hal ini tentu saja seperti yang telah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga akan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.

Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, SMA/SMK ke kabupaten akan dilakukan pada 2023.

“Tugas kami di kabupaten adalah menyiapkan, dalam hal ini administrasi, dan lain-lain dan kami akan berkoordinasi dengan teman-teman provinsi terkait penataan SMA/SMK di Kabupaten Jayawijaya,”, di Wamena, Kamis (16/6/2022 ).

Ia mengatakan tugas SMA/SMK ke kabupaten itu untuk pengawasan sekolah setingkat SMA itu lebih dekat.

“Pemerintah bermaksud agar fungsi kontrolnya melekat, sehingga proses belajar mengajar di satuan pendidikan akan berjalan aman dan lancar,” katanya.

Sebelumnya pejabat Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD) Provinsi Papua Kami berharap pemerintah kabupaten akan mempertahankan kualitas pendidikan tingkat SMA/SMK sebagaimana yang dilakukan pemerintah provinsi selama ini.

DP2AD menginginkan pemerintah kabupaten tidak menempatkan guru di SMA/SMK.

“Jangan guru-guru SD, SMP pasang di SMA/SMK karena ini pengalaman kita sebelum SMA/SMK masuk ke provinsi dan saya juga korban,” katanya.

Tinggal Sesuaikan Waktu Gubernur Papua, Hibah Venue Eks PON XX Akan Dilaksanakan

 

Proses penyerahan hibah sejumlah venue eks Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan disesuaikan dengan kesediaan waktu Gubernur LukasEnembe. Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua mengklaim dari sisi administrasi sudah sangat siap.

Venue-venue yang akan dihibahkan kepada penerima manfaat akhir di antaranya Voli Indoor dan Pasir di lahan milik Polda Papua di Koya Koso, Sofbol dan Bisbol di lahan milik AURI, Menembak Outdoor di lahan milik AURI, Rugby di lahan milik AURI, Sofbol dan Bisbol di lahan milik Universitas Cenderawasih (Uncen) Panahan, GOR STT GIDI, Lapangan Tenis Walikota, GOR Futsal Mimika, dan Wisma Panahan.

Plt Kepala Disorda Papua, Alexander Kapisa, berharap proses hibah venue-venue tersebut bisa dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni ini. Namun ia mengatakan, karena proses tersebut merupakan momentum besar, maka pihaknya tengah menunggu kesediaan waktu dari Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Soal proses persiapan hibah venue, Puji Tuhan sampai dengan saat ini proses administrasinya sudah siap sekali untuk dihibahkan kepada para penerima manfaat akhir. Kita berharap di atas tanggal 20-an atau akhir bulan ini proses hibah venue itu bisa dilaksanakan karena ini memang sebuah momentum yang besar, jadi kami menunggu waktu dan kesediaan dari Pak Gubernur untuk menyerahkan venue-venue tersebut secara simbolis kepada para penerima manfaat akhir,” kata Kapisa saat dihubungi awak media Jubi, Kamis (16/6/22).

Kapisa membeberkan, naskah perjanjian hibah atau NPHD venue-venue tersebut sudah rampung dan telah direview oleh biro hukum untuk selanjutnya tinggal menunggu proses penyerahan oleh Gubernur.

“Jadi dari sisi administrasi semuanya sudah siap, kami sudah siapkan semua NPHD kepada para penerima manfaat akhir dan telah direview oleh teman-teman dari biro hukum dan Puji Tuhan itu sudah selesai, tinggal menunggu kesediaan waktu dari Pak Gubernur,” bebernya.

Ia mengungkapkan, proses hibah tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Provinsi Papua melalui Disorda bersama para penerima manfaat akhir ketika lahan milik mereka dijadikan lokasi pembangunan venue menjelang PON XX.

Dirinya juga berharap, nantinya lahan yang dihibahkan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pemilik lahan untuk mengembangkan olahraga di Papua.

“Kalau dari sisi penerima manfaat akhir, saya pikir itu bagian dari kesepakatan awal kami, sebelum membangun. Ketika kami berdiskusi di awal-awal soal penggunaan lahan atau tanah itu bagian yang sudah ada di dalam kesepakatan awal kami. Salah satunya termasuk di dalamnya ialah Uncen. Jadi memang terutama Uncen pasti akan berkembang karena mereka punya Fakultas Ilmu Keolahragaan tentu dia akan sangat berkorelasi sekali,” pungkasnya.

Sekadar informasi, proses hibah 10 venue tersebut dimundurkan dari jadwal semula yang rencananya akan dilaksanakan pasca hari raya Idul Fitri, bulan April lalu.

 

Mahasiswa Papua di USA dan Kanada ikuti Summer Youth Gathering via daring

 

Puluhan mahasiswa Papua yang berstudi di Amerika Serikat dan Kanada mengikuti acara Summer Youth Gathering secara daring. Acara tersebut diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Pelajar (IMAPA) Papua di Amerika Serikat-Kanada dengan topik “Pendidikan dan Masa Depan Papua” yang berlangsung 13 sampai 16 Juni 2022.

Pertemuan selama empat hari itu diisi dengan materi seputar program beasiswa unggul Papua, dampak perubahan regulasi terhadap program beasiswa unggul Papua, dinamika dan model pendidikan bagi Papua, serta pembangunan Papua dalam perspektif lokal, nasional, internasional, dan lain-lain.

Ketua Panitia Summer Youth Gathering Daniel Game mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan pertama yang dilaksanakan pada masa Covid-19. Ia mengatakan pada pertemuan itu mahasiswa bisa saling berbagai seputar kondisi mereka dan  berbagi pengetahuan tentang kondisi di Papua melalui narasumber.

“Supaya kita bisa tahu situasi di Papua dan kita punya bayangan apa yang kita buat setelah kita kembali ke Papua,” kata Game.

Game mengatakan kesempatan itu juga digunakan mahasiswa yang berada di Amerika Serikat dan Kanada untuk saling berkenalan membangun kekeluargaan.

 “Dengan kegiatan ini kita bisa kenal satu sama lain dan bangun jaringan untuk membangun Papua,” ujarnya.

Menurut Game sebagian besar mahasiswa setelah lulus akan kembali ke Papua. Karena itu membangun jaringan itu penting guna bersama-sama berkolaborasi membangun Papua.  

“Bangun Papua tidak bisa sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kerja sama. Jadi di IMAPA kita menciptakan keluarga kecil dan dengan kekeluargaan kita bangun bersama-bersama Papua ke depannya,” katanya.

Presiden Ikatan Mahasiswa Pelajar Papua (IMAPA) di Amerika Serikat dan Kanada, Dimision Kogoya mengatakan mahasiswa Papua penerima beasiswa mengalami banyak sekali masalah akhir-akhir ini. Kogoya menyampaikan melalui pertemuan dengan topik “Pendidikan dan Masa Depan Papua” itu bisa saling bertukar informasi maupun pengetahuan tentang kondisi yang terjadi di Papua.

“Supaya kita bisa balik bangun Papua,” katanya.

Penghargaan kelulusan

Pada kegiatan tersebut para mahasiswa di Amerika serikat dan Kanada juga merayakan graduation honors atau penghargaan kelulusan bagi 63 mahasiswa Papua yang lulus dari 2020, 2021, dan 2022.  Di antaranya jenjang S1 sebanyak 49 orang dan jenjang S2 berjumlah 14 orang.

“Kita mau menunjukkan bahwa banyak mahasiswa Papua yang lulus dari Amerika Serikat dan Kanada,” kata Game.

Game menjelaskan perayaan tersebut sebagai apresiasi kepada orang tua dan Pemerintah Provinsi Papua yang sudah mendukung studi para mahasiswa Papua hingga selesai. Ke depannya, tambahnya, para mahasiswa berharap beasiswa unggul bagi mahasiswa Papua terus berjalan.

“Pendidikan di Papua sangat penting, salah satu isu yang kita mau angkat dalam pertemuan ini adalah beasiswa bagi anak-anak Papua. Kita harap beasiswa ini tetap jalan terus agar ade-ade tetap kuliah terus sampai lulus,” ujarnya.

Office Education Attace Indonesian Embassy Popy Rufaidah menyampaikan apresiasi atas kelulusan mahasiswa Papua. Menurutnya itu merupakan perjuangan yang luar biasa yang dijalani tiga sampai lima tahun.

Ia berpesan agar mahasiswa Papua yang masih menjalankan proses studi di Amerika Serikat dan Kanada agar tetap semangat menyelesaikan studinya, walaupun berbagai tantangan yang dihadapinya.

“Apapun usaha yang dilakukan pasti ada jalan terbaik. Yang masih berjuang akan kita perjuangkan,” ujarnya.

Presiden Ikatan Mahasiswa Pelajar Papua (IMAPA) di Amerika Serikat dan Kanada Dimision Kogoya  berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa Papua lulusan luar negeri dan memberikan dukungan bagi yang mau membuka usaha setelah selesai studi.

 “Pemerintah pusat juga perlu kasih kesempatan kepada mahasiswa Papua untuk bekerja di BUMN dan lain-lain” kata Kogoya.

 

Tertangkap! Tersangka Penambangan Emas Ilegal Manokwari Dilimpahkan ke Jaksa

Sebanyak 31 orang tersangka penambang emas ilegal di Maserawi, Manokwari , Papua Barat dilimpahkan dari penyidik ​​polisi ke Kejaksaan Negeri Manokwari, Rabu (15/6/2022).

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manokwari, Ihsan mengatakan saat ini sedang dilakukan tahap dua pelimpahan tersangka dan barang bukti penambangan ilegal atau penambangan emas secara ilegal .

“Iya pelimpahan tahap dua kasus penambangan ilegal,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Manokwari Muhamad Ihsan Husni, Rabu (15/6/2022).

Paulus Konstan Simonda, selaku kuasa hukum tersangka penambangan illegal mengakui akan melakukan pelimpahan tahap dua bukti dan para tersangka.

“Kebetulan saya pegang 21 orang yang jadi klein saya, mereka termasuk 31 orang yang dilimpahkan hari ini,” kata Konstan saat ditemui di Kantor Kejaksaan.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini para tersangka masih dalam proses administrasi antara penyidik Polda dan Jaksa.

“Tadi sekitar pukul 13.30 WIT kita ke sini, ini masih proses administrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam operasi PETI, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat menangkap puluhan orang di lokasi penambangan emas, Maserawi, Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat.

Ribuan warga Palestina terancam dari Tepi Barat

 

Sekitar 1.200 warga Palestina yang bermukim di wilayah pendudukan Tepi Barat terancam dipindahkan secara paksa karena tempat tinggal mereka akan dijadikan zona tembak tentara Israel. Perjuangan satu dekade lewat jalur hukum berujung pada kekalahan bulan lalu di Mahkamah Agung Israel.

Putusan MA itu akan mendorong penggusuran masif, terbesar sejak Israel merebut wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967. Namun para pemukim menolak untuk pindah. Mereka berharap perlawanan mereka dan tekanan internasional akan mencegah Israel melakukan pengusiran.

“Mereka ingin merebut tanah ini dari kami untuk membangun permukiman,” kata Wadha Ayoub Abu Sabha, seorang perempuan yang tinggal di al Fakheit.

Warga Palestina yang mendiami dusun itu bekerja sebagai penggembala dan petani. Mereka mengaku memiliki keterikatan dengan tempat itu.

“Kami tak akan pergi,” kata dia.

Pada dekade 1980-an, Israel menyatakan daerah itu sebagai zona militer tertutup yang dikenal dengan nama “Firing Zone 918”.

Di pengadilan mereka berdalih bahwa lahan seluas 3.000 hektare di sepanjang batas Tepi Barat yang mereka duduki itu “sangat penting” untuk kegiatan pelatihan.

Mereka juga mengatakan bahwa warga Palestina yang tinggal di sana hanyalah penduduk musiman.

“Ini adalah tahun kesedihan yang luar biasa,” kata Abu Sabha dengan suara bergetar ketika dia duduk di dalam salah satu tenda yang masih berdiri dan hanya diterangi satu bola lampu.

Masyarakat di daerah itu –bagian dari Perbukitan Hebron Selatan– hidup secara tradisional di gua-gua bawah tanah. Selama dua dekade terakhir, mereka juga mulai membangun gubuk seng dan ruang kecil di atas tanah.

Tentara Israel selama bertahun-tahun telah menghancurkan gubuk-gubuk itu, kata Abu Sabha. Sekarang, dengan dukungan pengadilan, pengusiran sepertinya tinggal menunggu waktu.

Tak jauh dari situ, harta keluarganya telah menjadi tumpukan puing setelah tentara datang dengan buldoser untuk merobohkan bangunan. Dia menyesali kerugian besar yang dideritanya: hewan ternak yang jumlahnya telah berkurang. Baginya, hewan ternak lebih bernilai daripada perabotan yang hancur.

Banyak argumen yang disampaikan selama persidangan berpusat pada apakah warga Palestina yang tinggal di daerah itu penduduk tetap atau musiman.

MA memutuskan bahwa penduduk di sana “gagal membuktikan klaim tempat tinggal permanen mereka” sebelum daerah itu dinyatakan sebagai zona tembak. Keputusan itu didasarkan pada foto-foto udara dan cukilan dari sebuah buku terbitan 1985 yang diklaim kedua pihak sebagai bukti.

Buku itu, yang berjudul “Life in the Caves of Mount Hebron” (Hidup di Gua Gunung Hebron), ditulis oleh ahli antropologi Israel Yaacov Havakook. Dia menghabiskan waktu tiga tahun untuk mempelajari kehidupan petani dan penggembala Palestina di Masafer Yatta.

Havakook menolak berkomentar dan meminta Reuters untuk membaca bukunya.

Dia mengatakan dia telah berupaya mengirimkan pendapat ahli untuk kepentingan para penduduk di sana atas permintaan pengacara mereka. Namun, dia telah dilarang melakukan hal tersebut karena pada saat itu dia bekerja untuk kementerian pertahanan Israel.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (EU) mengutuk keputusan pengadilan MA itu dan mendesak Israel untuk menghentikan penghancuran dan pengusiran.

“Pendirian zona tembak tidak bisa dianggap sebagai ‘alasan militer yang sangat penting’ untuk memindahkan populasi di bawah pendudukan,” kata juru bicara EU dalam pernyataan.

Dalam transkrip rapat tingkat menteri tentang permukiman pada 1981 yang diungkap oleh para peneliti Israel, menteri pertanian Ariel Sharon mengusulkan agar militer Israel memperluas zona pelatihan di Perbukitan Hebron Selatan untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

“Kami ingin menawari Anda zona pelatihan yang lebih banyak,” kata Sharon, mengingat “penyebaran penduduk desa Arab dari perbukitan itu ke arah gurun”. Sharon kemudian menjadi perdana menteri Israel.

Militer Israel mengatakan kepada Reuters bahwa daerah itu dinyatakan sebagai zona tembak untuk “beragam kepentingan operasional yang relevan”.

Mereka juga mengatakan bahwa warga Palestina telah melanggar perintah penutupan dengan mendirikan bangunan tanpa izin selama bertahun-tahun.

Menurut PBB, otoritas militer Israel menolak sebagian besar permohonan warga Palestinauntuk mendapatkan izin mendirikan bangunan di “Area C”, sebuah kawasan yang mencakup dua pertiga wilayah Tepi Barat.

Di kawasan itu, Israel memegang kendali penuh dan sebagian besar permukiman Yahudi didirikan. Di kawasan lain di Tepi Barat, warga Palestina memiliki daerah otonomi terbatas.

Data PBB juga menunjukkan bahwa Israel telah menandai hampir 30 persen Area C sebagai zona tembak militer. Tindakan itu berisiko mengusir secara paksa 38 komunitas Palestina yang paling rentan.

Sementara itu, permukiman Yahudi di kawasan itu terus diperluas dan semakin membatasi pergerakan warga Palestina. Lahan untuk menanam dan menggembalakan ternak juga semakin menyempit.

“Semua pohon zaitun ini milik saya,” kata Mahmoud Ali Najajreh dari al-Markez, dusun lain yang terancam digusur, sambil menunjuk ke arah rerimbunan pohon. “Bagaimana bisa kami pergi?”

Sekitar 3.500 pohon zaitun yang dia tanam dua tahun lalu itu mulai bertunas. “Kami akan menunggu debu mengendap, lalu membangun lagi,” kata Najajreh.

“Lebih baik kami mati daripada pergi dari sini,” Najajreh menegaskan.

 

Perjalanan Paus ke Afrika di tunda

 

Paus Fransiskus meminta maaf kepada rakyat Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan pada Minggu karena harus membatalkan kunjungannya akibat masalah lutut.

Hal ini diumumkan oleh Vatikan pada Kamis bahwa perjalanan Paus 2-7 Juli telah ditunda tanpa batas waktu yang ditentukan karena penyakit lutut. Karena penyakit tersebut, paus yang berusia 85 tahun itu pun terpaksa harus menggunakan kursi roda selama lebih dari sebulan.

“Saya merasa sangat menyesal bahwa saya harus menunda perjalanan ini, yang masih sangat ingin saya lakukan,” katanya dalam pemberkatan Minggu (12/6/2022) di hadapan ribuan orang di Lapangan Santo Petrus.

“Saya mohon maaf atas hal ini. Mari kita berdoa bersama agar dengan pertolongan Tuhan dan dengan pengobatan medis, saya bisa datang kepada Anda sesegera mungkin. Kami berharap,” katanya, langsung kepada rakyat dan otoritas kedua negara.

Vatikan mengatakan pada Kamis bahwa perjalanan itu ditunda “agar tidak membahayakan hasil terapi yang dia jalani untuk lututnya”.

Pada Minggu, Paus menyebut penyakitnya, yang diyakini sebagai ligamen robek, sebagai “masalah dengan kaki saya”. Paus Fransiskus juga menderita linu panggul, yang menyebabkan dia pincang bahkan sebelum masalah lututnya meningkat.

Sumber-sumber Vatikan mengatakan paus telah menerima beberapa suntikan seminggu untuk penyakitnya, serta terapi fisik, dan dia berharap bisa mendapatkan kembali setidaknya sebagian kemampuan untuk berjalan sebelum perjalanan dimulai.

Mereka mengatakan paus menolak operasi karena masalah anestesi umum setelah operasi untuk mengangkat sebagian ususnya setahun yang lalu.

Paus masih dijadwalkan mengunjungi Kanada mulai 24-30 Juli.

Paus juga mengimbau para pendengarnya untuk tidak mengakomodasi perang di Ukraina.

“Jangan biarkan berlalunya waktu menumpulkan rasa sakit dan kepedulian kita terhadap orang-orang yang mati sebagai martir itu,” katanya.

 

Kebutuhan Hewan Kurban, Pemprov Papua Belum temukan PMK

 

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan setempat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebutkan, perkiraan kebutuhan hewan kurban 2022 sekitar 1.600 ekor yang akan dipenuhi dari kiriman beberapa kabupaten setempat.

Samuel Siriwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua di Jayapura mengatakan bahwa kebutuhan hewan ternak untuk kurban tersebut akan dipenuhi dari beberapa kabupaten seperti Keerom dan Merauke.

“Nantinya hewan-hewan ternak untuk kurban tersebut akan dipenuhi kiriman dari Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke,” ujarnya.

Menurut Samuel, hingga kini belum ada laporan soal temuan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak berkaki empat tersebut. 

“Kami juga sudah melaksanakan Surveilans Klinis, dan serologis terhadap penyakit PMK, terutama di daerah sebar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya melakukan pencegahan sedini mungkin dengan begitu hewan-hewan ternak itu bisa disebar ke beberapa kabupaten se Papua.

“Apalagi kini mendekati Hari Raya Idul Kurban, sehingga permintaan akan sapi atau kambing akan meningkat,” katanya. 

Dia menambahkan, pihaknya juga telah meningkatkan biosecurity di lokasi peternakan hewan berkuku genap serta menetapkan dokter hewan berwenang dan pejabat otoritas veteriner melalui surat keputusan bupati/walikota. 

“Kami telah melakukan pembinaan dan memberikan obat-obatan kepada hewan ternak tersebut agar hewan ternak itu tetap sehat,” ujarnya.

 

Hapus tenaga honorer, bangun SDM ASN profesional

 

Seperti yang tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai 28 November 2022 tenaga honorer sudah dihapus dan diganti dengan sistem outsourcing atau tenaga daya guna.

“Tenaga honorer di Pemerintah Kota Jayapura lebih dari 3000 orang, namun yang dialokasikan untuk kuota CPNS sebanyak 1200 orang,” ujar Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, di Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (10/6/2022).

Dikatakan Pekey, adanya keputusan Menteri PANRB, maka aparatur sipil negera terdiri atas dua jenis, yaitu PNS (pegawai negeri sipil) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

“Sudah melakukan verifikasi, validasi, dan seleksi sesuai kriteria dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Informasi yang saya dengar sudah diusulkan ke gubernur, selanjutnya untuk prosesnya sampai dimana saya belum tahu,” ujar Pekey.

Menurutnya, tenaga honorer diganti dengan sistem outsourcing merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

“Mereka yang usia di atas 35 tahun diangkat sebagai PPPK dan mereka yang di bawah 35 tahun diangkat sebagai PNS. Berdampak pada kesejahteraan, karena sering kali upah tenaga honorer didapat di bawah UMR [upah minimum regional],” ujar Pekey.

Dikatakan Pekey, pengangkatan tenaga non-ASN agar mudah ditata dan penempatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi sekaligus memaksimalkan APBD Kota Jayapura.

“Model pengangkatan sesuai outsourcing agar sesuai kebutuhan dan penghasilan. Harapan kami berdampak pada kesejahteraan dan menjadikan pegawai di lingkungan Pemkot Jayapura profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,” ujar Pekey.

Salah seorang tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Safi, mengaku sudah hampir sepuluh tahun menjadi tenaga honorer dan berharap menjadi ASN.

“ASN jelas, baik dari gaji dan tunjangan, kalau pegawai honorer tidak dan gaji tidak semua sama sesuai beban kerja di setiap instansi. Saya berharap kalaupun saya tidak jadi PNS, setidaknya gaji sudah lebih baik,” ujar Safi.

 

Konstruksi jalan alternatif di samping kantor Wali Kota Jayapura harus jelas

 

Frans Pekey selaku Wali Kota Jayapura mengatakan bahwa konstruksi jalan alternative di samping kantor Wali Kota Jayapura harus jelas, sehingga dapat bertahan lama dalam penggunaannya. “Kalau memang harus menggunakan tiang pancang maka harus pakai tiang pancang,” ujar Pekey di kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (10/6/2022).

Menurut Pekey, penanganan jalan yang longsor pada 6 Januari 2022 itu tidak kuat sehingga kembali longsor saat dihantam hujan deras, padahal baru saja diresmikan penggunaanya pada 2020.

“Jadi, harus jelas konstruksinya karena jalan ini dibangun pakai uang rakyat maka harus puas pengerjaanya dan pemakaiannya lebih lama,” ujar Pekey.

Terkait konstruksi yang akan digunakan pada jalan yang longsor sepanjang 35 meter itu, dikatakan Pekey, masih menunggu kajian teknis dinas terkait.

“Jalan alternatif ini sangat penting bagi warga sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan utama sekaligus memudahkan warga untuk sampai ke tempat tujuan,” ujar Pekey.

Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep mengatakan, upaya sementara dilakukan dengan menahan tanah yang longsor agar tidak tergerus ke bawah.

“Kalau dilihat dari titik kerusakan memakan anggaran yang besar. Kami harus estimasi ulang anggarannya dengan melakukan perencanaan yang baik supaya tidak longsor lagi,” ujar Asep.

Asep berharap agar warga bersabar mengingat dana untuk mengerjakan jalan tersebut belum tersedia sebab menunggu anggaran dari BNPB.

“Kalau bisa [dana dari BNPB] diakomodir secepatnya. Kalau memang tidak bisa, minimal bisa dianggarkan melalui dana bantuan tak terduga atau BTT untuk pemancangan agar tanah semakin kuat,” ujar Asep.

 

KPK Sita Dokumen Baru Catatan Aliran Uang saat Penggeledahan di Wamena

 

KomisiPemberantasan Korupsi atau (KPK) berhasil mengamankan bukti dokumen proyek dan catatan aliran uang terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua.

Bukti tersebut ditemukan dan diamankan dari penggeledahan di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis (9/6). Adapun lokasi yang digeledah adalah rumah dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

“Tim penyidik kemudian menemukan dan mengamankan adanya berbagai dokumen proyek dan catatan aliran sejumlah uang yang diduga mengalir pada pihak yang terkait dengan perkara ini,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat dilansir Antara.

Atas temuan bukti-bukti tersebut, kata dia, selanjutnya dianalisis dan disita. Selain itu, akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi maupun tersangka. Sebelumnya, KPKtelah mengamankan berbagai dokumen proyek dari penggeledahan dua rumah di Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/6).

Rumah yang digeledah tersebut, yakni rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut di Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura dan di Kotaraja, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura.

KPK saat ini belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut, konstruksi perkara hingga pasal-pasal yang disangkakan. KPKakan menyampaikan setelah proses penyidikan cukup dan dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

KPKmengingatkan berbagai pihak, khususnya saksi dan tersangka agar bersikap kooperatif selama penyidikan kasus tersebut berlangsung.

 

Jasad Emmeril Khan Mumtadz Putra Ridwan Kamil Sudah Ditemukan

 

Jasad Emmeril Kahn Mumtadz atau akrab dipanggil Eril, putra sulung Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss, telah ditemukan pada Rabu (8/6/2022) waktu setempat. Kepastian ditemukannya jasad Emmeril, yang akrab disapa Eril, disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.

“Kemarin Kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 06.50 pagi waktu Swiss atau 11.50 WIB,” kata Muliaman dalam konferensi pers secara daring, Kamis malam (9/6/2022).

Segera setelah penemuan tersebut, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah jasad Eril.

“Pada Kamis, 9 Juni siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah benar Ananda Eril,” tutur Muliaman.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke Pengadilan Kanton Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Eril dari pihak kepolisian kepada pihak keluarga.

Pada hari yang sama, pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga di Bern untuk menerima jasad Eril.

Muliaman menegaskan bahwa KBRI akan memastikan penghormatan terhadap hak-hak Erilsebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam sebelum jenazahnya dipulangkan ke Indonesia.

Rilis yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa pada Rabu pagi telah ditemukan jasad seorang pria di bendungan air Engehalde, Bern.

Jasad yang kemudian diketahui adalah Eril tersebut segera diselamatkan oleh pihak berwenang setempat.

Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut.

KBRI Bern Kawal Pemulangan Jenazah Eril Sementara itu KBRI Bern akan mengawal proses pemulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.

“KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia,” kata Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad dalam konferensi pers secara daring, Kamis malam.

Jasad Eril ditemukan oleh Kepolisian Bern di bendungan Engehalde pada Rabu pagi (8/6) pukul 06.50 waktu setempat, setelah upaya pencarian selama 14 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan DNA oleh tim forensik setempat, jasad Eril kemudian diserahkan kepada pihak keluarga pada Kamis siang waktu Swiss.

Muliaman mengatakan KBRI akan memastikan penghormatan terhadap hak-hak Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam sebelum jenazahnya dipulangkan ke Indonesia.

“Kami mohon doa dan dukungan agar seluruh proses kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar,” ujar Muliaman.

Setiba di Jakarta nanti, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi proses kedatangan jenazah Eril dan keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta.

Pemerintah diminta tinjau ulang penghapusan honorer

 

Tama S Langkun selaku Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo meminta pemerintah untuk meninjau ulang berbagai kebijakan yang terkait dengan penghapusan tenagahonorer yang tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Kondisi yang menerpa pegawai honorer ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Namun penghapusan tenaga honorer bukanlah hal yang sederhana, ini melibatkan mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dirinya paham pemerintah sedang menjalankan aturan, namun jangan sampai lupakan ratusan ribu tenaga honorer yang berpotensi menjadi pengangguran.

Hal itu menurut dia karena berdasarkan data Menteri PAN RB, yang dilansir dalam situs resminya, per-Juni 2021 atau sebelum pelaksanaan CASN 2021, jumlah tenagahonorer (THK-II) mencapai 410.010 orang yang ada di tingkat pusat sampai daerah.

“Kami minta pemerintah siapkan peta jalan yang jelas dan terukur, termasuk altenatif yang rasional untuk para tenaga honorer. Kendati sudah ada tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS, masih banyak tenaga honorer yang ‘deg-degan’ menjelang 2023 karena nasibnya belum jelas,” ujarnya.

Ia menilai, solusi dengan mengikut sertakan pegawai honorer dalam seleksi CPNS atau PPPK tidak bisa sepenuhnya menjadi jalan keluar. Hal itu menurut dia karena masalahnya terletak pada usia dan menurunnya kemampuan teknis dalam menjalankan tes CPNS.

“Bagi mereka yang sudah tua kemungkinan besar akan kalah bersaing dengan yang muda dalam menjawab soal, maupun ketangkasan menggunakan teknologi. Padahal tenagahonorer tidak hanya berpengalaman, tetapi juga sudah teruji pengabdian dan dedikasinya terhadap pekerjaan yang diembannya,” katanya.

Tama juga meminta pemerintah mempertimbangkan terkait kesiapan kementerian/lembaga, termasuk pemerintahan daerah karena potensi “pincangnya” memberikan layanan publik.

Menurut dia, banyak lembaga negara dan pemerintah yang bergantung kepada tenaga honorer dalam memberikan layanan publik, salah satunya adalah di bidang Pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

“Kebutuhan akan guru PNS belum merata di Indonesia, masih banyak yang tegantung pada guru honorer. Karena itu terkait dengan pemberhentian tenaga honorer di tahun 2023, pemerintah harus hati-hati,” ujarnya.

Ia menilai perlu ada afirmasi terhadap tenaga honorer yaitu dengan berikan mekanisme yang lebih mudah dan objektif bagi mereka untuk mengikuti test CPNS. Langkah itu menurut dia dengan pertimbangan masalah tidak hanya menyangkut urusan kelangsungan hidup tetapi juga penghargaan terhadap pengabdian mereka selama ini terhadap negara.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Tjahjo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian PAN-RB.

Kumolo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.

Pengangkatan pegawai melalui pola tenaga alih daya sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah.

Ia mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah itu menurut dia dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.

 

Sebanyak 10 Ribu Petani dan Buruh Tembakau di NTB Akan Menerima JKK-JKM

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 10 ribu petani dan buruh tembakau di wilayah itu.

“Selain untuk pelatihan keterampilan bagi petani atau buruhtani tembakau, kami juga memprogramkan JKK dan JKM untuk perlindungan sosial bagi 10 ribu orang untuk petani atau buruh tani tembakau,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi saat rapat koordinasi dan verifikasi data petani dan buruh tani tembakau di Mataram, Kamis (9/6/2022).

Ia mengatakan anggaran untuk program JKK dan JKM dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2022.

Berdasarkan data statistik, terdapat lebih dari 42 ribu orang petani dan buruh tani tembakau di NTB. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 ribu lebih berada di Kabupaten Lombok Timur, kemudian belasan ribu di Lombok Tengah dan sisanya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 3 ribu orang, jumlah terbesar berada di Kabupaten Dompu.

Namun karena alokasi di provinsi yang sangat terbatas, sehingga untuk pemberian program perlindungan sosial akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan ke depannya juga dialokasikan dari kabupaten dan kota serta sebagian dari CSR perusahaan atau industri tembakau.

Sasarannya adalah untuk petani dan buruh tani tembakau yang miskin, yang jauh dari akses. Sehingga jika sesuatu yang buruk terjadi kepada pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, keluarganya bisa dilindungi dan anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan.

“Di tengah keterbatasan yang ada, kami mengalokasikan DBHCHT untuk perlindungan petani dan buruh tani tembakau. Sehingga kami meminta kerjasama kepada pemerintah kabupaten dan kota agar tujuan mulia kita untuk menekan jumlah kemiskinan dan pengangguran ini dapat tercapai. Ini sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Gde.

Bukan hanya itu saja, Gde juga menyampaikan bahwa kebanyakan keluarga PMI yang ditinggalkan merupakan petani dan buruh tani tembakau. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk perlindungan kepada PMI yakni dengan cara mencegah keberangkatan PMI non procedural.

Berdasarkan data, ada 535.000 warga NTB yang bekerja di luar negeri yang tersebar di ratusan negara penempatan di seluruh dunia, dengan negara penempatan terbanyak adalah Malaysia dan Timur Tengah.

Data dari PMI pusat menyebutkan jumlah warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebanyak 9 juta orang, tetapi berangkat secara prosedural hanya 4,3 juta.

Penyebab banyaknya PMI un-prosedural salah satunya, yaitu banyak yang berangkat dengan visa kunjungan, tetapi sampai negara penempatan mengubah visanya menjadi visa bekerja.

Meski dari segi visa legal tapi akan menjadi sangat rawan, karena pemerintah tidak bisa melacak sehingga PMI tidak bisa mendapatkan perlindungan.

“Kita tidak bisa mengintervensi negara penempatan karena mereka punya aturan sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dari sini. Yaitu, bagaimana menertibkan perusahaan P3MI agar mengikuti prosedur yang ada dan memberikan sosialisasi edukasi secara massif agar program zero unprocedural PMI ini dapat tercapai,” ucap Aryadi.

Dalam mewujudkan program PMI zero un-prosedural ini harus dimulai di tingkat hulu, yaitu Kepala Desa di imbau untuk selektif mengeluarkan rekomendasi.

“Kita harus punya komitmen dan keberanian untuk betul-betul memastikan warga kita yang berangkat ini secara prosedural agar bisa mendapatkan perlindungan. Karena melindungi PMI yang berangkat sama dengan melindungi keluarga mereka di sini,” tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB tersebut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan 10.000 perlindungan sosial yang diberikan berupa JKK dan JKM kepada petani dan buruh tani tembakau itu dengan iuran Rp16.800 per bulan.

Manfaat yang diperoleh, antara lain jika peserta mengalami kecelakaan kerja, dengan program JKK biaya perawatan RS akan di cover seluruhnya oleh BPJS.

Kemudian, selama petani belum bisa direkomendasikan bekerja oleh dokter, maka selama setahun upah-nya akan dibayarkan 100 persen.

Jika lewat 12 bulan menurut dokter masih belum bisa kerja, maka akan diberi 50 persen. Apabila karena kecelakaan mengalami cacat, akan diberikan santunan cacat. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan meninggal dunia, peserta akan diberikan 48 kali upah dan santunan berkala Rp200.000 sebulan selama 12 tahun yang dibayar secara lunas.

Manfaat lainnya yaitu, dua orang anaknya akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Untuk tingkat TK-SD akan diberikan Rp1,5 juta, SMP Rp2 juta SMA Rp3 juta dan perguruan tinggi Rp12 juta per tahunnya sehingga, totalnya Rp140 juta untuk dua orang anak.

Program yang kedua, JKM manfaatnya yaitu jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta dan anaknya juga diberikan beasiswa.

Edison juga mengatakan berdasarkan data, pekerja non-ASN di NTB yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah 100 persen. “Harapannya ke depan tokoh agama lintas agama, guru ngaji maupun marbot juga mendapatkan perlindungan,” katanya.

 

AFC di Kabupaten Jayapura mengolah ikan tuna asap dari Demta

 

Asurri Fish Club (AFC) merupakan Kelompok Usaha Bersama dari Kampung Tarvia, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. AFC mengolah ikan tuna asap untuk kebutuhan pangan masyarakat di Distrik Demta hingga ke luar.

Pembina AFC, Jimmy Fitowin menjelaskan bahwa ikan tuna asap ini diolah secara alami dan dikemas tanpa bahan pengawet, namun mampu bertahan selama enam bulan.

“Ikan tuna lokal diambil dari laut Demta oleh masyarakat, kemudian ikan tuna yang berukuran besar itu dipisahkan dagingnya dari tulang dan kepalanya, kemudian diasap dalam wadah oven khusus dengan menggunakan bahan bakar alami berupa batok kelapa yang telah dibakar,” ujarnya, saat ditemui di Sentani, Rabu (8/6/2022).

Menurutnya, stok ikan di Demta cukup banyak akan tetapi untuk membawanya ke Kota Sentani atau ke Pasar Pharaa dan Hamadi di Kota Jayapura, sangat jauh jaraknya. Setibanya di pasar, kondisi ikan sudah hancur atau tidak segar lagi.

“Formulasi ikan asap tanpa pengawet dan hanya menggunakan batok kelapa, kami dapatkan informasinya dari Badan Pengelola Perikanan Kota Ambon yang merupakan penyuplai olahan ikan asap ke berbagai daerah di Indonesia,” katanya.

AFC didirikan sejak 2019 lalu dan awalnya terkendala dalam permodalan untuk pengadaan oven dan bahan plastik sebagai kemasan. Namun saat ini, setelah berbagai langkah maju dan dukungan sejumlah pihak, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura, usaha ikap tuna asap ini sudah berjalan dan menyuplai ke beberpa tempat-tempat penjualan di kota seperti Saga Mall, serta sejumlah mini market di Kota Sentani yang telah bekerja sama dengan AFC.

“Ketersediaan ikan melalui nelayan tangkap lokal di Kampung Tarvia, satu kemasan olahan ikan asap kami hargai 100 ribu rupiah. Dan 50 ekor ikan tuna besar bisa menghasilkan 100 kemasan yang siap saji, selama ada stok ikan tuna maka setiap hari ada 25-50 kemasan dari satu oven. Ke depan jika ada tambahan oven maka hasil kemasan setiap hari bisa bertambah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura, Rudi Saragih mengatakan selain bantuan kapal bagi nelayan tangkap, ada juga Kelompok Usaha Bersama nelayan yang diberikan pelatihan serta bantuan, untuk dapat mengolah kembali hasil tangkapan ikan.

“Ada yang kita bantu oven untuk asar ikan, ada juga waring untuk keramba, dan kapal ikan. Selain itu, ada juga pembentukan Badan Usaha Koperasi yang nantinya hasil olahan ikan asap bahkan ikan mentahnya, bisa dijual melalui koperasi. Modal awal, dinas berikan sebagai perangsang, dan selanjutnya dalam tahap pembinaan hingga pengurus bisa mandiri,” katanya.

For your information jadi ikan asap tentu memiliki protein yang baik untuk kesehatan tubuh karena ikan asap juga salah satu jenis ikan yang memiliki banyak manfaat ikan. Kedua. Mengandung vitamin D - Salah satu manfaat vitamin D adalah untuk menjaga kesehatan tulang, apalagi bagi mereka yang masih bayi

29.947 anak di Aceh mendapat Imunisasi Campak Rubella

 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyebutkan sebanyak 29.947 orang atau 2,1 persen anak di provinsi itu telah mendapatkan imunisasi campak rubella selama program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang mulai pencanangan pada akhir Mei 2022.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh Iman Murahman mengatakan program BIAN tidak hanya menyasar anak untuk mendapatkan imunisasi campak rubella, tapi sekaligus melengkapi dosis polio dan DPT-HB-Hib yang terlewatkan selama pandemi COVID-19.

“Untuk BIAN kita baru pencanangan pada akhir Mei lalu, dan hingga 7 Juni kemarin capaian imunisasi campak rubella baru 2,1 persen dari target 1,4 juta anak,” kata Iman di Banda Aceh, Rabu (8/6/2022).

Sedangkan untuk imunisasi polio tetes baru mencapai 5.456 anak atau 2,5 persen dari target 217.587 anak, imunisasi polio suntik baru 1.259 anak atau 0,4 persen dari target 342.614 anak, dan imunisasi DPT-HB-Hib baru 2.116 anak atau 1 persen dari target 214.051 anak.

“Jadi memang capaiannya masih sangat rendah sekali,” kata Iman.

Dijelaskan, ada beberapa kendala di lapangan selama program BIAN, sehingga capaiannya masih sangat rendah. Kata dia, mulai dari sosialisasi yang minim sehingga masih harus ditingkatkan agar masyarakat lebih tahu tentang BIAN.

Kemudian, lanjut dia, masyarakat juga masih kurang pemahaman tentang pentingnya imunisasiguna mencegah berbagai penyakit, seperti campak rubella, pertusis, difteri, yang memang kini sudah banyak kasus, sedangkan cakupan imunisasi Aceh sangat rendah.

“Kemudian enggan para orang tua karena takut kejadian pasca imunisasi seperti demam dan kejadian lainnya, sehingga enggan membawa anaknya imunisasi,” kata Iman.

Iman menyebutkan program BIAN ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022. Namun dengan capaian ini, menurut dia, Pemerintah Aceh masih harus melanjutkan hingga Juli mendatang, sebelum dilanjutkan tahap kedua untuk wilayah Pulau Jawa dan Provinsi Bali.

Sehingga, kata dia, pada Juli mendatang pihaknya harus melakukan tindakan sweeping atau turun ke rumah-rumah untuk melakukan penyuntikan imunisasi campak rubella maupun polio suntik dan tetes serta DPT-HB-Hib.

“Mudah-mudahan di Juli 2022 kita sudah mulai kegiatan sweeping, dan akan melihat capaian di Agustus 2022 bisa mencapai di atas 50 persen,” katanya.

For your information Vaksin MR adalah kombinasi dari vaksin Campak (Measles “M”) dan Rubella (Rubella “R”). Vaksin MR berbeda dengan MMR. Vaksin MMR berfungsi untuk mencegah campak, rubella, dan gondongan. Sementara vaksin MR berfungsi untuk mencegah campak dan rubella.

Sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan, anak berusia 9 bulan bisa menerima imunisasi campak / MR. Sebaik nya di lakukan imunisasi ulangan pada usia 18 bulan (vaksin MR), dan pada usia 5 – 6 tahun atau 6 – 7 tahun saat BIAS.